Setiap kali sebuah negara demokrasi terperosok — korupsi merajalela, jurang kaya-miskin menganga, kebijakan dibeli oleh yang paling mampu membayar — jawaban yang ditawarkan selalu sama: “Demokrasinya kurang matang. Perlu lebih banyak partisipasi, lebih banyak transparansi, lebih banyak demokrasi.” Seolah obatnya adalah dosis yang lebih besar dari penyakit yang sama.
Izinkan saya menawarkan sebuah kritik demokrasi Islam yang mungkin terdengar mengganggu di awal: demokrasi tidak gagal karena kurang demokratis. Ia gagal justru karena terlalu demokratis. Bukan pelaksanaannya yang cacat — melainkan ada satu asumsi di jantungnya yang, kalau kita berani menatapnya lurus-lurus, tidak akan pernah menghasilkan keadilan yang dijanjikan.
Ini bukan ajakan membenci siapa pun, bukan serangan pada pejabat mana pun, dan bukan vonis atas negara tertentu. Ini undangan berpikir tentang sebuah sistem — sebuah ide — dengan kepala dingin.
Asumsi yang Tidak Pernah Kita Tanyakan
Demokrasi berdiri di atas satu keyakinan pokok: bahwa kebenaran, atau setidaknya keabsahan, ditentukan oleh suara terbanyak. Apa yang disepakati mayoritas, itulah yang berlaku. Kedaulatan ada di tangan rakyat; rakyat yang menetapkan apa yang benar dan apa yang salah lewat wakil-wakilnya.
Sekilas ini terdengar adil. Bukankah lebih baik banyak kepala memutuskan ketimbang satu raja yang berkuasa mutlak? Tentu. Tapi perhatikan pergeseran halus yang terjadi: dari “banyak kepala bermusyawarah mencari yang benar” menjadi “banyak kepala menentukan apa yang benar”. Dua hal itu kelihatan mirip, tapi jurang di antaranya sangat dalam.
Karena begitu kebenaran ditentukan oleh jumlah suara, ia berubah menjadi komoditas. Dan apa pun yang menjadi komoditas, akan tunduk pada hukum pasar: yang punya modal paling besar akan paling mampu membelinya.
Kalau kebenaran ditentukan suara terbanyak, maka yang paling kaya tinggal membeli kebenaran.
Inilah paradoksnya. Sistem yang dirancang untuk memberi suara kepada semua orang justru, dalam praktiknya, memberi suara paling nyaring kepada yang paling mampu membayar — lewat kampanye, lewat media, lewat narasi yang dibeli grosiran. Rakyat tetap mencoblos, tapi pilihan yang tersaji sudah lebih dulu disaring oleh mereka yang punya modal. Itu bukan kecelakaan yang bisa diperbaiki dengan “lebih banyak demokrasi”. Itu konsekuensi logis dari menaruh kebenaran di meja lelang.
Menguji dengan Rukun Kebenaran
Sampai di sini saya tidak ingin Anda percaya begitu saja. Mari kita uji klaim ini dengan alat yang sama yang dipakai untuk menguji apa pun di sini — Rukun Kebenaran: ada fakta, ada dalil, dan ada kesesuaian di antara keduanya. (Kalau Anda belum kenal alat ini, saya kupas tuntas di Tiga Rukun Kebenaran.)
Faktanya: dalam sistem yang menjadikan suara mayoritas sebagai sumber hukum, hasil legislasi cenderung condong pada kepentingan pemilik modal — riba dilegalkan karena menguntungkan sistem keuangan yang berkuasa, kebijakan publik sering menguntungkan segelintir, dan “kehendak rakyat” gampang digiring oleh siapa pun yang menguasai corong informasi. Ini bisa diamati lintas negara, lintas zaman. Fakta, bukan tuduhan.
Dalilnya: akal manusia itu terbatas, dan kepentingannya gampang menyetir penilaiannya. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi sumber kebenaran mutlak — ia diciptakan untuk mencari dan tunduk pada kebenaran. Allah berfirman: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah” (QS Al-An’am: 116). Bukan berarti mayoritas selalu salah — tapi jumlah, dengan sendirinya, bukan jaminan kebenaran. Kebenaran tidak ikut pemungutan suara.
Kesesuaiannya: fakta dan dalil bertemu. Ketika sumber kebenaran dipindahkan dari yang Maha Benar ke jumlah suara yang bisa dibeli, hasilnya persis seperti yang kita amati — keadilan menguap, yang kuat menang, dan rakyat dibuat sibuk merasa berdaulat atas pilihan yang sudah disetel sejak awal.
Demokrasi tidak menjual kebohongan. Ia menjual perasaan berdaulat — sambil diam-diam memindahkan kemudi ke tangan yang paling tebal dompetnya.
”Lalu Alternatifnya Apa?” — Tahan Dulu Pertanyaan Itu
Saya tahu, di titik ini reaksi paling wajar adalah: “Oke, demokrasi cacat. Tapi memangnya ada yang lebih baik? Bukankah semua sistem juga begitu?”
Pertanyaan itu sah, dan akan saya jawab dengan utuh di tulisan-tulisan berikutnya. Tapi izinkan saya menahannya sebentar — karena terburu-buru mencari pengganti justru sering membuat kita melewatkan langkah paling penting: mengakui dulu bahwa bangunannya memang retak. Selama kita sibuk menambal tembok sambil bersikeras pondasinya baik-baik saja, kita tidak akan pernah benar-benar bertanya apakah pondasi itu sendiri yang keliru.
Yang ingin saya tanam hari ini cuma satu: kritik ini bukan soal mengganti orang, tapi soal memeriksa ide. Mengganti pejabat yang buruk dengan yang baik tidak menyentuh masalah, kalau aturan mainnya tetap menaruh kebenaran di tangan yang paling mampu membelinya. Islam menawarkan kerangka yang berbeda secara fundamental: kedaulatan ada pada hukum syara’, sementara kekuasaan memilih pelaksana tetap di tangan umat. Suara umat menentukan siapa yang memimpin dan bagaimana urusan diatur dalam ruang yang Allah serahkan pada ijtihad — tapi tidak menentukan apa yang halal dan haram. Soal bagaimana persisnya kerangka itu bekerja — dan kenapa ia bukan sekadar “demokrasi rasa Islam” — saya bahas tersendiri di Khilafah Itu Wudhu, Bukan Shalat.
Yang Tetap dan Yang Diperdagangkan
Inilah inti perbedaannya. Dalam kerangka Islam, ada wilayah yang tetap — yang tidak ikut dilelang, tidak tunduk pada suara terbanyak, tidak bisa dibeli: yaitu apa yang sudah Allah tetapkan sebagai benar dan salah. Dan ada wilayah luas untuk musyawarah — teknis, kebijakan, sarana, ijtihad — yang justru menuntut partisipasi dan akal kolektif umat.
Demokrasi mengaburkan dua wilayah itu menjadi satu, lalu melelang semuanya. Akibatnya bahkan hal yang seharusnya tetap — keadilan, kehormatan, batas halal-haram — ikut tergantung pada siapa yang menang tender. Sementara kerangka Islam menjaga yang tetap tetap kokoh, dan membuka yang fleksibel selebar-lebarnya. Bukan anti-suara rakyat — justru memuliakan suara rakyat dengan tidak membiarkannya dibeli untuk hal-hal yang tak ternilai harganya.
Bukan rakyat yang tidak boleh bersuara. Hanya saja, ada hal-hal yang terlalu mahal untuk diserahkan pada lelang.
Sebelum Anda Ikut Mencoblos Keyakinan
Saya tidak sedang mengajak Anda golput, memberontak, atau membenci negara. Itu bukan jalan berpikir, itu jalan reaktif — dan reaktif adalah lawan dari mustanir. Yang saya ajak jauh lebih sunyi: periksa asumsinya, bukan cuma hasilnya.
Lain kali Anda mendengar bahwa solusi atas kekecewaan politik adalah “lebih banyak demokrasi”, tahan sebentar. Tanyakan: kalau penyakitnya adalah menaruh kebenaran di meja lelang, apakah memperbesar lelangnya akan menyembuhkan — atau justru memperparah? Kalau Anda baru menyadari bahwa selama ini kegelisahan Anda terhadap sistem itu beralasan, mungkin ini saat yang tepat untuk kembali ke pertanyaan yang lebih dasar, yang saya buka di artikel pertama tentang kebebasan yang tidak membebaskan.
Kebenaran bukan barang yang dipilih. Ia ditemukan, lalu ditundukkan padanya. Dan sistem terbaik bukan yang paling pandai menghitung suara — tapi yang paling jujur mengakui bahwa ada Suara yang tidak ikut dihitung, karena Dia-lah yang menetapkan, bukan yang ditetapkan.